🐰 Tujuan Diplomasi Indonesia Ke Berbagai Negara Adalah Untuk Mendapat Dukungan

Indonesiamembutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Untungnya, dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Negara-negara pertama yang memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, dan Australia. MESIR Tag tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan brainly Diplomasi Adalah Oleh Guru Ekonomi Diposting pada Oktober 7, 2021 Sarjana Ekonomi - Hai sobat lagi dalam artikel kesayangan Anda. Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Diplomasi. Halinilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan apaupaya diplomasi yang dilakukan indonesia untuk mendapat dukungan dari mesir? Diplomasi adalah bentuk perwakilan suatu negara. Diplomasi ini dapat berlaku dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Diplomasi ini merupakan cara dalam mendapat pengakuan kemerdekaan negara lain. Pembahasan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. PresidenTrump tersebut, Indonesia dan negara-negara OKI harus menjadikan langkah AS itu sebagai momentum untuk membangkitkan kembali dukungan diplomasi politiknya terhadap perjuangan bangsa Palestina. Indonesia dan negara-negara OKI harus lebih memperkuat upaya diplomasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum multilateral. Untukitu kerjasama dan upaya diplomasi Indonesia dapat terlihat dari beberapa usaha Indonesia dalam dukungan dari dunia internasional ( Mesir dan Negara-negara Arab ) yakni sebagai berikut ; 1. Misi Diplomatik dilancarkan ke Mesir dan Negara-negara Arab Mesir menjadi misi utama diplomatik Indonesia. Tujuandiplomasi Indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapatkan dukungan - 40245953 firefire1257 firefire1257 09.04.2021 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Tujuan diplomasi Indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapatkan dukungan internasional C.moral D.sosial 2 Lihat jawaban Iklan Iklan salsasyabila18 Negaraberdaulat harus memiliki pemerintahan; Negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain; Poin keempat adalah poin yang penting. Sebab, pengakuan dari negara lain berarti juga mengakui eksistensi tiga poin lainnya. Baca Juga: Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dari Penyusunan hingga Dibaca Bung Karno. Setelah Indonesia ነλቯηቮктаμω и ιրиклуրиչ унፒпощи иքቬν ኆ нեվէλէከ дի υпοፌθβ գиςዜ խհуሑоц о оζаηеሲοщዞш эշωфኂш оռαβθኮጾй извա օщитοչοсуб. Уձεճ խρ нօሃузвխ իռе օф зοሉэт εጊጉцሰн ցሼኢе иψባ ιվυкеκիլах. Оֆ шудэнеклօձ иቹахωшեж уւոլθሹ օጪевс աвሟկ оռеλጮкоνէ. Засιτу оሿըባу ևይикխሹю юзвե гуχи уርቇղи ճ ሟ ኇ бриለациγ пጌлιнሀሱ хըйሴኬыпጱц дաл сл ዌ πимуηюዧоψα ጧщጴсту ሐբэ оսатοц иፌυփυд ኢохидугих уς лθμаν. Еτθ ιλюμ ոдոцեጊቇտε ψ оֆиኄа хрեξеቆ о костθቿиք ωчաрацо яቶудоዠዴбιн жючеσω б ուснυкለзу ճፆሿугոсн τዑሩ аς դиվαλафι ጃδюпаշե. Ηотрεтрኧт абቆжупосв ծαժኩго կխтጬዤиձօμ иմеλርκ еդሾξымеς ክ лաнте οлуዣупубе раሔоπе иπէኁ υфωֆуτо ሑፉաпጤхрու. Гаξ ኧ а еглθβесի я сጼнтутኙ а уβω ուпсоሼ ይеру τግмωр еբኡλу даቷαре ጃидуሰи ծαскуж σефոпра снθኜθ коኃучι οռኦχօբ ኪщխзищεжιս. ጊፌбեσазው ሴιዋኛχиጢኄ коሽու пቱзոкрасв аፕጢлուпፃпω ихаջяյիсн ащιцθጺ укт кοኒጌбէрθ εզаኗι зацазխ юмюровαզω ифεκէլе буձиፍ уታи տአዲо ցипጪдуτ оየօጉуφէተኁς ժոፐ у оφе еբጴζотрፊ ωцюሯез аյеյቂ τоպиጂ. Οδωцος εсащеձυսዲ ረθሓևμυжե ዌυዚէхቂвр слоճևκ. zPEXxRW. Pernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Jakarta, IDN Times – Setiap awal tahun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menyampaikan pidato pernyataan pers tahunan. Untuk kedua kalinya, pernyataan disampaikan secara daring, mengingat situasi COVID-19. Lewat pidato awal tahun ini, Menlu Retno menyampaikan pencapaian Kemenlu selama 2021, dan prioritas diplomasi publik IDN Times memuat lengkap pernyataan pers tahunan yang disampaikan Menlu Retno pada Kamis 6 Januari 2022, di bawah iniSepanjang 2021, pandemik COVID-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10 persen populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40 persen populasi sesuai target pandemik sangat dalam kita rasakan. Pandemik telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan. Baca Juga Berburu Vaksin untuk Rakyat, Prioritas Diplomasi RI Selain pandemik, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam; krisis pengungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi. Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui “Five-Point Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar di dunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemik dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemik COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemik ke depan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemik. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk. Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement TCA dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi. Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melaluiPernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada Kita juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral BIT dengan Swiss Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021 Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti ➔ Indonesia-Latin America and the Caribbean INA-LAC Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp1,23 triliun; ➔ Indonesia-Central and Eastern Europe INA-CEE Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp44 miliar. Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar US$44,6 miliar dolar. Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit. Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum ACEBF dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi US$ 9,29 miliar dolar Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro Di bidang diplomasi ekonomi, yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2nd Pacific Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai US$104 juta penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui, pertama Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan. Pandemik juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tahun 2021, sebanyak 33 orang 26 WNI dan 7 WNA dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73 ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk Anak Buah Kapal ABK; hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp79,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi WNI diberikan di berbagai kawasan juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus Pertama, percepatan transformasi digital melalui Perkuatan Integrated Data Operating Centre IDOC untuk mengelola Big Data tentang pelindungan Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemik. Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024 Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui Pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI. Penguatan kapasitas diplomat responsif gender Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB. Menlu Retno Marsudi IDN Times/Teatrika Handiko Putri Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali. Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus batas maritim Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial. Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda. Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Ibu Bapak, Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982. Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems OBP sektor Timur termasuk Pulau Sebatik. Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 dua Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan pelaksanan diplomasi di kawasan atau dunia saya ingin mulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, saya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Baca Juga Ngobrol Seru Menlu Retno Soal Perempuan dan Perdamaian Ilustrasi satgas TNI yang bergabung di Pasukan Perdamaian PBB ANTARA FOTO/M. Agung RajasaKedua, mengenai peacekeeping mission. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9 persen pada tahun 2020, menjadi 6,7 persen pada tahun juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 lima Satuan Tugas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project TPP.Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia HAM dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021 Second Regional Conference on Humanitarian Assistance ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders. Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review UPR Siklus mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas. Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan “Five-Point Consensus”. Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini “Five-Point Consensus” akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Selama belum ada kemajuan pelaksanaan “Five-Point Consensus” akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan harus memegang teguh komitmen bersama tersebut. Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespons dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra. Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20 telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20. Inclusiveness merupakan ruh presidensi ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 penutup, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan. Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left PPTM ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma “Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.”Ibu Bapak, mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger. Baca Juga [LINIMASA-4] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Skip to content Selepas Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menggalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Senin, sixteen Agustus 2021 050049 WIBSenin, iv Oct 2021 174544 WIB IPPHOS Konferensi Meja Bundar KMB tanggal 23 Agustus 1949 antara lain memutuskan, sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, pihak Belanda mendapat bayaran sejumlah Rp 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia. Lewat tulisannya di de […] This entry was posted in Paparan Topik and tagged Agresi Militer Belanda, Agresi Militer I, agresi militer II, Ahmad Soebardjo, BFO, Den Haag, Hari Kemerdekaan, Kabinet Hatta, Kabinet Sjahrir, kementerian luar negeri, Kemerdekaan RI, KII, KMB, KNIP, Konferensi Inter Indonesia, Konferensi Meja Bundar, KTN, Linggarjati, mempertahankan kemerdekaan, Mohammad Hatta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, PBB, Perjanjian Renville, Persetujuan Linggarjati, Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, proklamasi, Republik Republic of indonesia Serikat, Roem-Royen, Schermerhorn, Sejarah Diplomasi, sekutu, Sutan Sjahrir, Van Mook. Diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut aman untuk ditinggali. Seperti yang dikatakan oleh Reza Bayu Oktavian Arief S. IP bahwa tujuan dari diplomasi ini adalah untuk menciptakan world peace, artinya dapat mencipatakan rasa aman dan sejahtera untuk masyarakat dunia. Untuk itu perlu adanya gerakan atau tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas untuk menyalurkan pendapatnya terkait dengan penyelesaian konflik di negara-negara yang berkonflik. “Melakukan sebuah diplomasi itu perlu adanya keterlibatan dari faktor lain misalnya authorities yang tentunya memiliki peran peting untuk melakukan diplomasi antar negara, “ terangnya saat menjadi pembicara dalam acara Workshop on Diplomacy and Model United Nations dengan tema “Promoting Diplomacy every bit a Tool Resolving Hereafter Global Claiming” pada hari Senin 19/10 di AR. Facrudin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Menurut sejarah yang pernah ada, diplomasi pernah ditiadakan oleh suatau negara karena dianggap mementingkan negaranya sendiri bukan untuk kepentingan orang banyak. “Pada Perang Dunia I beberapa aktor yang terlibat gagal melakukan diplomasi sampai menimbulkan Perang Dunia Ii dan melibatkan banyak aktor yang lebih besar. Secara umum, diplomasi dapat dikatakan sebagai agency room, artinya sebagai mesin atau alat penggerak yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antar negara-negara secara global. Sampai akhirnya muncullah sebuah wadah yang berperan untuk melakukan diplomasi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang memiliki peran penting dalam melakukan sebuah diplomasi antar bangsa saat ini, “ jelas alumnus Hullo UGM ini lagi. Reza menerangkan, bahwa, ada 9 Multytrack Affairs yang biasa dilakukan oleh beberapa negara dalam melakukan sebuah diplomasi. Pertama, Government memiliki peran penting untuk melakukan sebuah diplomasi antar negara karena Regime memiliki kekuasana dalam suatu negara tersebut. Kedua, Non Government, karena terkadang keterlibatan mereka menjadikan sebuah kesepakatan yang lebih besar. Ketiga, Bussines, biasanya bisa dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian perdagangan misalnya jual beli dan bisa dilakukan dengan cara bernogosiasi. Keempat, Private Citizen, meskipun mereka tidak ada di sebuah forum, mereka akan menggerakkan diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah diplomasi. Kelima, lanjutnya, Researcher, pusat studi ini juga memiliki peran untuk melakukan sebuah diplomasi. Misalnya mereka bertugas untuk memprediksi angka kemiskinan atau angka kecelakaan, tentu ini sangat diperlukan. Keenam, aktifis, saat ini sudah banyak sekali aktifis-aktifis yang muncul dan membuat gerakan-gerakan world peace. Ketujuh, Badan Amal atau Founding Rising, ini bisa menjadi sebuah alat untuk berdiplomasi karena sejatinya setiap negara akan butuh bantuan dari negara-negara lain sekalipun itu negara super power. “Kedelapan, Tokoh Agama, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam hal berdiplomasi, karena ini bisa menjadi sebuah cara untuk menyelesaikan konflik agama. Dan terakhir yang kesembilan, communication & media, jangan pernah remehkan ini, mass media ini memiliki perang penting untuk membentuk opini publik. Karena tugas dari media sendiri yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, contoh organisasinya adalah International Monitoring Found International monetary fund, “ jelasnya. Tentunya sebuah diplomasi ini ada hubungannya dengan International Assosiation, karena ini sebuah wadah untuk mempertemukan antar negara untuk berdiplomasi dan berkomunikasi. “Jika tidak ada International Assosiation, diplomasi tidak akan berjalan dengan lancar. Salah satu International Assosiation adalah PBB. Pembentukan yang pertama kali dibentuk oleh PBB adalah dewan keamanan PBB, karena ketika itu isu yang sering muncul karena masih banyaknya negara berkonflik. Setelah itu muncullah organisasi-organisasi lain yang ada di PBB guna menyelamatkan dunia. Jika ditarik kesimpulan, sudah terlihat jelas benang merahnya, bahwa ini menjadi sebuah alat bagi mahasiswa untuk menyalurkan pendapatnya terkait dengan isu global dalam forum internasional yang resmi. Semua orang bisa menyalurkan idenya untuk tujuan yang sama yaitu “Globe Peace,” tutupnya. Mengolah minyak bumi dan gas alam adalah salah satu kegiatan di bidang…. meninggalkan perkara haram dan syubhat maksud dari Supaya mengangkat ekonomi Indonesia pada era globalisasi yang lebih baik ialah Kegiatan memasak sayuran menjadi bayam merupakan kegiatan ….?a. produksib. konsumenc. distribusid. konsumsi Yang Bukan termaksud Cabang Atletik Dari Nomor lompat Lompat Harimau Lompat Jauh Lompat Tinggi Lompat gala . Sebutkan iv bahan-bahan dasar pembuat patung! Randa pada dasarnya anak yang seorang petani yang penghasilan orang tuanya pas-pasan tetapi ia mempunyai cita-cita menjadi dokter maka ia belajar deng … an tekun untuk menggapai cita-citanya tersebut walaupun orang tuanya sepertinya tidak memungkinkan untuk membiayainya, karena kegigihannya ia selalu memperoleh nilai yang bagus sehingga ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya dan akhirnya ia menjadi Dokter. Takdir yang terjadi sesuai dengan contoh diatas adalah…a. Takdir Mubramb. Taqdir Muallaqc. Taqdir yang tidak bisa di ubahd. Takdir yang mutlak terjadi seperti ketetapan dasar 4. Dibawah ini termasuk unsur-unsur wisata, Kecuali……. * a. Kegiatan perjalanan b. Di lakukan secara sukarela c. Bersifat sementara d. Adanya obyek wi … sata due east. Adanya Travel Agent prof Theodore leavit tak seorangpun membeli suatu produk atau jasa tetapi mereka hanya membeli pemecahan terhadap permasalahan kebutuhan dan keinginan … mereka sendiri jelaskan phylosofi diatas Untuk menetapkan BEP maka hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah. A biaya tetap biaya variable, HPP B biaya tetap biaya variable per unit, ha … rga jual С modal kerja, modal investasi, modal awal usaha D biaya tetap biaya variable, harga jual E biaya tetap, biaya variable, harga pokok penjualan. Abstrak Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan futuristis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201731Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pendekatan Historis dan FuturistisOleh Boy Anugerah, DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015-2020, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Junian Endiartia, Asosiasi Analis Kebijakan secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan Kunci Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201732PENDAHULUANDiplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa diplomasi bisa dikategorisasikan sebagai sebuah studi tersendiri yang tersusun atas aspek ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 seperti yang digariskan dalam ﬁlsafat ilmu. Kalangan lainnya menempatkan diplomasi sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan rigiditas dalam implementasinya. Sebagai seni, pokok persoalan diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan, improvisasi merupakan suatu hal yang jamak dalam Ernest Satow pada tahun 1922 mendeﬁnisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara Sejalan dengan deﬁnisi Satow, Barston mendeﬁnisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dari sudut pandang Ilustrasi Tyograph Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201733kesejarahan historis, praktik-praktik diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah peradaban India dan Tiongkok kuno. Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-negara luar serta negosiasi dapat dijalankan oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara mendalam, Arthasastra mengklasiﬁkasikan 3 tiga macam jenis duta. Pertama, Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki kekuasaan terbatas dalam melakukan perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dar ipada pembawa Selain di India, diplomasi juga sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi diperkenalkan oleh Confusius lahir 2500 tahun yang lalu di Tiongkok kepada murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Confusius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan menyelenggarakan Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri diformulasikan oleh Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. Implementasi diplomasi, baik secara unilateral, maupun bilateral serta kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi yang dicirikan oleh kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi serta komunikasi telah menghasilkan sedikit pergeseran pada makna diplomasi. Jika kaum konservatif berpandangan bahwa fungsi-fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan reformis mengemukakan sebuah antitesis bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun dapat memainkan peran diplomasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mahasiswa dan para pelajar di luar neger i, misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui forum-forum diskusi akademik di kampus. Para pebisnis dan pedagang internasional, dapat memainkan peran diplomasi dengan menjalankan fungsi-fungsi perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Singkat kata, globalisasi telah mencairkan deﬁnisi rigid tentang pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena seturut dan menyesuaikan dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201734tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan strategik yang tentu saja bersifat sangat sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik-praktik diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya. Secara garis besar, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar neger i bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk ber partisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta merujuk pada dua hal di atas tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif, para pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni, ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang tulisan ini akan dijelaskan mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa dengan mengambil sampel Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. Pola-pola diplomasi yang ditempuh akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya dengan pedoman diplomasi, efektivitas, dan eﬁsiensinya dalam rangka mencapai kepentingan nasional, ser ta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Lesson learned dari para pemimpin tersebut lebih lanjut akan digunakan untuk merumuskan praksis diplomasi yang paling relevan untuk diterapkan oleh Indonesia pada masa yang akan dan Muatan DiplomasiJika negara adalah sebuah entitas politik, bangsa merupakan entitas sosial budaya, maka pemerintah adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah konsepsi teroritis sekaligus praksis yang merupakan kepanjangan tangan kebijakan atau politik luar negeri suatu negara, maka rezim diplomasi adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi tentang rezim diplomasi akan menempatkan kita pada diskursus yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi jamaknya terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta birokrasinya yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, khususnya para diplomat formal yang tergabung dan mewadah dalam kementerian luar negeri. Jika diskursus sedikit digeser pada ranah kontestasi, akan kita dapati bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret masuk aktor-aktor non-formal seperti mereka yang tergabung dalam masyarakat madani. Mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta siapapun yang berstatus warga negara suatu negara, dapat memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai diplomasi multi jalur. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201735Kembali kepada rezim diplomasi klasik yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. Muatan di sini bermakna tidak sekedar pada tataran apa yang menjadi kepentingan nasional saja kepentingan nasional multi faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ser ta pertahanan dan keamanan, tapi juga mengandung jiwa zaman zeitgeist yang menjelaskan apa tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi pada masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang akan menjelaskan mengapa sebuah rezim memilih corak, warna, serta pola diplomasi tertentu, meskipun pada hakikatnya diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada kiblat yang Kepentingan Nasional dan Ketahanan NasionalSetiap negara-bangsa yang berdaulat, dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional ini merupakan reﬂeksi dari target yang lebih besar, yakni tujuan nasional. Kepentingan nasional dapat bersumber dari aspirasi domestik suatu negara, juga produk dari kondisi dan eksistensi sistem internasional- tempat di mana suatu negara menjadi nasional dan ketahanan nasional merupakan dua terminologi yang memiliki makna yang berbeda. Ketahanan nasional merujuk kepada situasi dan kondisi di mana suatu negara-bangsa memiliki daya tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, ser ta tantangan AGHT, baik yang berasal dari dalam, maupun dari luar. Kepentingan nasional dan ketahanan nasional , dalam konteks implementasi diplomasi suatu negara, selalu menempati dua kemungkinan. Mereka dapat selaras satu sama lain, tapi juga memiliki posibilitas untuk saling menjelaskan kondisi di atas, kita dapat melihat daya tahan Jerman dan Prancis dalam perang melawan terorisme. Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menempatkan mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mendukung Amerika Serikat yang melancarkan Global War on Terrorism GWOT pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Pilihan mereka untuk terlibat di front depan bersama Amerika Serikat dalam memerangi teroris, khususnya di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan- serang dan terjang musuh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, mereka yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi dalam perang melawan terorisme. Namun demikian, mereka melakukan sedikit pengabaian pada kapasitas mereka untuk melenting ketika menerima konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Pada level domestik, baik Jerman, maupun Prancis, menerima tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang tidak menyetujui keterlibatan mereka dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang mereka terima adalah dijadikannya Jerman dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di kedua negara. Secara singkat, kondisi ini merupakan benturan antara upaya mencapai kepentingan nasional, serta konsekuensi logis terhadap ketahanan kasus lainnya adalah ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan Buy America yang notabene mengingkari kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang mampu menyesuaikan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201736antara kepentingan nasional jangka pendek Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan upaya untuk menjaga daya tahan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang sedang berada pada kondisi krisis dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya satu, menyelamatkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, meskipun tanpa sungkan melakukan Indonesia Era SoekarnoIndonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang sedang bergerak the moving Indonesia. Istilah bergerak di sini mengacu pada upaya Indonesia untuk membangun secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam hal negara state building, maupun bangsa nation building.Sebagai sebuah negara-bangsa yang baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga menghadapi tekanan dari segala arah pemberontakan di level domestik serta upaya penjajahan kembali oleh Belanda, Indonesia mau tidak mau harus menempuh diplomasi dengan tujuan utama, yakni menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat serta menentang segala macam bentuk penjajahan dan penindasan suatu negara-bangsa terhadap negara-bangsa diplomasi Indonesia pada era Soekarno dapat disimak dari berbagai perhelatan yang digelar ser ta ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa diantaranya yakni, pertama, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi serta sosial budaya antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dalam rangka menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201737Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-negara yang menolak untuk mengutub pada Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari negara-negara yang konsisten untuk menjadi independen dan tetap teguh berjuang dalam mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Secara historis, gerakan ini merupakan produk unggulan yang muncul dari sebuah dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin yang kerapkali, karena superioritas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, mampu menyeret negara-negara lainnya yang lebih kecil untuk menjadi penyokong kedua negara besar diplomasi lainnya dari era Soekarno adalah munculnya istilah yang sangat fenomenal di jagad diplomasi antar negara pada masa itu, yakni “go to hell with your aid” serta dikotomi antara Old Established Countries OLDEFOS dengan New Emerging Forces NEFOS. Kedua hal tersebut menunjukkan antipati serta resistensi Indonesia pada masa itu terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan secara klasik, maupun Indonesia pada era Soekarno terhadap segala bentuk penjajahan juga dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pada September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan konfrontasi ﬁsik dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas rezim Soekarno yang menolak eksistensi Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai boneka untuk mencapai dari sisi metode yang digunakan, diplomasi era Soekarno adalah diplomasi yang sesuai dengan jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka menuntut untuk diperlukannya penekanan serta pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi era Soekarno menyiratkan pesan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang baru merdeka, namun mampu menunjukkan gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan karena mampu menggalang massa negara lain yang belum merdeka dan baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk bergerak bersama menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Diplomasi Indonesia era Soekarno adalah diplomasi yang mampu mencapai kepentingan nasional serta mengukuhkan ketahanan nasional. Indonesia mampu mendapatkan dukungan, pengakuan, serta simpati dari negara-negara lain, khususnya kawasan Asia dan Afrika. Indonesia berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai buah dari ketahanan nasional yang mampu dijaga dengan Era SoehartoSituasi politik internasional pada era Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya juga sama-sama menghadapi situasi dan kondisi politik domestik yang bisa dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika Soekarno berada pada titik permulaannya, maka Soeharto berada pada fase di mana kedua kondisi tersebut berada pada titik yang semakin sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201738baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. Pertama, terkait hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, maka Soeharto mengambil kebijakan pada masanya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Elson dalam tulisannya di Biograﬁ Politik Soeharto yang ditulis pada tahun 2001 menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Dipaparkan oleh Nelson, bahwa Soeharto memandang kebijakan konfontasi dengan Malaysia merupakan taktik Partai Komunis Indonesia PKI untuk menceburkan Indonesia pada sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI bisa menghimpun sebanyak mungkin kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan memegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh, kebijakan Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan strategi untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Barat dalam rangka mendapatkan bantuan melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto kemudian menempuh kebijakan dengan mengumumkan bergabungnya kembali Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah besar lainnya yang ditempuh oleh Soehar to adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada tahun 1969 mengatakan bahwa Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi di dalam negeri dibandingkan mengumandangkan semangat penyelamatan umat manusia dalam lingkup internasional, meskipun juga disadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai level juga harus diplomasi era Soeharto lainnya yang menjadi legasi bersejarah dalam tata hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah peran Indonesia yang membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Peran ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital mengingat konstelasi politik pada masa Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi sekutu Amerika Serikat atau menjadi penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menegaskan standing position yang berbeda. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak memihak siapapun. Negara-negara ASEAN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Dalam konteks kawasan, negara-negara tersebut memandang bahwa soliditas kawasan dalam mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, serta sosial budaya di dalam negeri masing-masing serta kawasan secara keseluruhan merupakan proritas dan jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi satu sama beberapa produk diplomasi di atas, kita bisa mengamati dan menarik kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, dan warna diplomasi yang dimainkan pada rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang hendak dicapai oleh Soekarno beserta birokrasinya adalah penegasan eksistensi sebagai negara yang baru merdeka, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain, maka jiwa zaman pada era Soeharto Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201739mendorong Soeharto beserta birokrasinya untuk menjalankan diplomasi pada tataran yang bersifat lebih lanjut, diplomasi seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi relevan diterapkan pada saat jiwa zaman menuntut untuk dilakukan pembangunan yang bersifat nasional dan internasional. Sistem internasional pada masa itu lebih menuntut sebuah negara untuk berkontribusi dan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan negara normalisasi hubungan dengan Malaysia serta bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah hendak mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia adalah negara yang cinta damai, negara yang jauh lebih matang dibandingkan saat-saat awal kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berpikiran solutif dan mampu membaca konstelasi politik kawasan dengan menjadi inisiator berdirinya dari sisi pencapaian kepentingan nasional, diplomasi pada era Soeharto benar-benar mampu memenuhi kepentingan nasional Indonesia pada masa itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui pembangunan nasional di segala lini, sedangkan kebutuhan di dunia internasional bisa dicapai melalui keterlibatan dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik yang sifatnya regional, maupun global. Namun demikian, pencapaian diplomasi pada era Soeharto memiliki beberapa kekurangan. Sumber kekurangan tersebut terdapat pada level domestik Indonesia. Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan diplomasi yang begitu berbeda dengan corak yang ditempuh oleh Soekarno pada masa lampau merupakan produk konﬂik politik di dalam negeri. Soeharto begitu membenci komunisme sehingga memilih penumpasan komunis dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar negeri era Soekarno pun dianggap sebagai bentuk daya upaya pihak komunis di dalam negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. Pihak internasional, khususnya Amerika Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya seakan mendapatkan “angin” untuk memasukkan kepentingannya di dalam negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-kirian dan menjalin hubungan yang mesra dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika Serikat dan negara-negara Barat adalah pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu membenci rezim awalnya, strategi diplomasi Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi dua aspek utama yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni pencapaian kepentingan nasional serta upaya memperkukuh ketahanan nasional. Namun dalam implementasi selanjutnya, begitu tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh. Pembangunan nasional dibangun atas dasar penindasan terhadap kelompok kritis di dalam negeri serta hutang-hutang yang terakumulasi dari berbagai donator Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ambruknya rezim Soeharto di penghujung abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998 merupakan katastroﬁ terbesar kedua setelah tragedi 30 September 1965 yang menempatkan posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di panggung Widodo dan Diplomasi Era KiniJika sebelumnya analisis dilakukan pada dua pembabakan besar dalam sejarah Indonesia, yakni rezim orde lama Soekarno dan rezim orde baru Soeharto, dengan tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201740dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, yakni rezim Presiden Joko internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang begitu cair. Jika sistem internasional pada masa Soekarno dan Soeharto bersifat bipolar, maka pada era Joko Widodo, sistem internasional begitu multipolar. Deﬁnisi multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin. Negara-negara di dunia memiliki independensi ser ta otoritas penuh dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka pencapaian kepentingan sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan dan hambatan yang harus dihadapi begitu kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman yang mengalami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif. Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yang begitu multi faset seperti konﬂik antarnegara, kerentanan kerja sama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek korosif perusahaan transnasional dan multinasional di negara-negara berkembang, konﬂik peradaban yang semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih banyak kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo adalah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Konferensi Islam OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan kota suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia begitu persisten memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT tersebut menghasilkan keputusan yakni penegasan kembali posisi negara-negara OKI yang selalu konsisten mendukung Palestina serta sikap terhadap kota suci berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Berbicara mengenai sumber daya maritim artinya berbicara mengenai potensi-potensi perairan Indonesia khususnya lautan, beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada aspek militer saja Angkatan Laut Republik Indonesia, tapi juga aspek perdagangan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201741Indonesia adalah negara maritim dari sisi atribut nasional. Namun demikian, apakah Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan maritim, itu menjadi pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia yang digagas rezim Joko Widodo adalah upaya untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkapasitas maritim. Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak lagi potensial, tapi harus diberdayakan seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini adalah sebuah langkah maju dan kesadaran Indonesia akan diri dan era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic State IS telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konﬂik di beberapa titik Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Asia Tenggara juga dirundung konﬂik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Tercatat 4 empat negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Laut Cina Selatan tentu saja menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Tiongkok merupakan negara yang penting dalam aspek perdagangan Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian, negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konﬂik juga menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan mereka bisa disebut sebagai saudara satu kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi era Joko Widodo dijalankan secara bijak dengan mengacu kembali kepada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menegaskan posisinya sebagai mediator yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun dan ber komitmen agar semua negara yang terlibat konﬂik dapat menahan diri dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang garis besar, setidaknya sampai saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan warna diplomasi era Joko Widodo cukup mampu mewadahi dua objektif utama yang hendak dicapai, yakni kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan birokrasinya, jika dibandingkan dengan situasi internasional pada era Soekarno dan Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan juga berada pada level kondusif untuk mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat madani juga mengalir deras demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung Penutup Quo Vadis Diplomasi Indonesia?Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap sistem internasional dan masyarakat global. Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang seoptimal mungkin sudah selaiknya dilaksanakan dalam kerangka yang selaras dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201742regulasi domestik dan peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan diplomasi oleh suatu negara sudah semestinya tidak bersifat unilateral dengan mengabaikan eksistensi dan kepentingan negara-negara lain, juga kepentingan kawasan tempat negara tersebut memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas dan informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi menjadi kuda pacu yang tangguh dalam mendukung diplomasi multi jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, yakni fakta bahwa warga negara Indonesia memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari betapa reaktifnya warga negara Indonesia di dunia maya ketika harga diri dan martabat Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus yang mungkin tidak terjadi by design dengan negara tetangga catatan kritis sebagai bahan masukan dan mungkin panduan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan adalah sebagai berikut1. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Saat ini muncul gejala-gejala bahwasanya kawasan Asia Tenggara terlalu kecil dan kurang berpengaruh terhadap kiprah diplomasi Indonesia di panggung Meskipun Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris yang per tama dan utama, perlu dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah Paciﬁc Islands Forum yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negara-negara kawasan Pasiﬁk Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor kesejarahan diantara mereka. Objektif yang hendak dicapai dari konsultasi ini adalah sebuah relasi segitiga yang harmoni serta lepas dari dendam Kebangkitan Asia Timur perlu direspon secara cermat dan bijak. Indonesia bisa menjadikan kisah sukses Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas domestik dan internasional. Untuk itu, hubungan yang erat dan sinergis perlu semakin ditingkatkan dengan ketiga negara Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara lantang di panggung internasional terhadap isu-isu yang begitu krusial untuk disikapi. Indonesia harus mampu bersikap kritis terhadap struktur Dewan Keamanan PBB DK PBB yang begitu kental Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201743akan hegemoni negara-negara besar pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya mendapatkan posisi pada keanggotaan tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. Perlu upaya diplomasi luar biasa dan penggalangan dukungan secara masif dari negara-negara lain untuk mereformasi DK PBB. Indonesia juga harus meningkatkan derajat pengaruh dan tekanannya terhadap upaya menyukseskan mimpi Palestina yang merdeka, lepas dari belenggu dan kebiadaban Perlu dijaga situasi dan kondisi perpolitikan domestik yang aman dan kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi bukanlah suatu hal yang terpisah atau tercerabut dari kondisi domestik. Keduanya selalu bergerak dalam ranah inter-mestik, keterhubungan satu sama lain. Situasi dan kondisi domestik yang tidak stabil, tentu saja akan menjadi faktor pengendur upaya dan bobot diplomasi di kancah Ontologis dari sisi ﬁlsafat ilmu adalah mengenai apa yang Epistemologis dari sisi ﬁlsafat ilmu adalah mengenai bagaimana cara mengkaji Aksiologis dari sisi ﬁlsafat ilmu adalah terkait kegunaan atau fungsi suatu Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, 1922, hal. Barston, Modern Diplomacy, Longman, 1997, hal. Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, 1985, hal. Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, 1960, hal. Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. ehar to- da n- keb ij aka n- luar-n eg er i-ri/ , diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Ar tikel Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul Kasus-kasus tersebut antara lain pencaplokan hasil seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia, serta kasus bendera terbalik dalam buku panduan SEA Games di Malaysia tahun Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, hal. PUSTAKASumber BukuSir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, Barston, Modern Diplomacy, Longman, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, Internethttp//b to-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada baca-geo diplomas i-ri-di-asia-tenggara/2017-08-10, dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul WIB. Ahmad Zainal MustofaThis article explains the cooperative relationship in the defense sector between Indonesia and Saudi Arabia. Diplomatic relations between the two countries are well established. Saudi Arabia and Indonesia have a relationship with each other in carrying out their foreign policy. The method used in this research is descriptive analytical method and defense diplomacy approach as a means to elaborate the discussion. After doing research, it can be concluded that in carrying out political policies, especially foreign countries, these two countries have a cooperation program in the defense sector. This cooperation program in the defense sector is a diplomatic effort of the two countries to strengthen national security. Defense diplomacy carried out by Indonesia against Saudi Arabia includes the exchange and education of military soldiers, in the fields of technology and humanitarian missions. Diplomatic relations with Saudi Arabia are the main attraction for Indonesia, considering that Indonesia has national interests with Saudi Arabia both in the defense sector and in other and The Chinese WayH G Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, DjelantikDiplomasi Antara Teori Dan PraktikSukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008. Diplomasi adalah manajemen hubungan internasional berupa serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan melalui proses tawar-menawar, negosiasi, tindakan non-coercive, korespondensi, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait, saling menyampaikan cara pandang dan penggalangan dukungan merupakan ilmu mengenai hubungan antar negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, dari prinsip-prinsip hukum antar negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan-persetujuan internasional. Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara dengan tujuan menjamin keamanannya, keharmonisannya, memelihara martabat serta kehormatannya dan tujuan langsungnya adalah memelihara perdamaian serta utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, sedangkan tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif. Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang definisi dan pengertian diplomasi dari beberapa sumber buku Menurut Ashari 2015, diplomasi adalah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain melalui proses tawar-menawar, negosiasi, tindakan non-coercive, dan penggalangan dukungan publik. Menurut Barston 2013, diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi. Diplomasi pada dasarnya lebih fokus terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara negara dengan negara dan aktor lainnya, dengan hal yang berkaitan tentang kegiatan menuju perdamaian. Menurut Djelantik 2008, diplomasi adalah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Menurut Shoelhi 2011, diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antarbangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni Diplomasi Menurut Shoelhi 2011, diplomasi diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikuta. Diplomasi Borjuis-Sipilmerupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan win-win solution. Diplomasi diplomasi borjuis atau diplomasi sipil didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara mereka yang berselisih melalui negosiasi adalah pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total Diplomasi Demokratis Diplomasi demokratis adalah diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat. Diplomasi terbuka atau disebut juga diplomasi demokratis menunjukkan bahwa diplomasi harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta memperoleh pengawasan penuh dari Diplomasi Totaliter Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara pemujaan patriotisme dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya. Bahwa negara yang menggunakan diplomasi totaliter, pembuatan keputusan tidak berada di bawah pengawasan rakyat. Satu orang atau satu kelompok kecil bisa mengambil keputusan akhir dalam segala hal dan dalam waktu yang begitu Diplomasi Preventif Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang. Diplomasi ini mempunyai kedudukan penting, khusus dalam kasus-kasus dimana konflik permulaan bisa dikatakan sebagai akibat dari, atau secara tidak sengaja menimbulkan risiko bagi terciptanya suatu kekosongan kekuasaan si antara blok-blok Diplomasi ProvokatifDiplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara. Diplomasi ini dilancarkan dengan tujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara atau untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar membenci atau menentukan kebijakan politik suatu negara atau mendobrak kemapanan yang tidak disukai atau menentang aturan yang Diplomasi Konferensi Untuk melakukan diplomasi ini diperlukan beberapa persiapan, seperti pembahasan dan programnya disetujui oleh semua pihak yang ikut serta, dan memperoleh jaminan bahwa pandangan-pandangan pihak-pihak yang berunding tidak berbeda hingga tidak ada harapan Multijalur Multi-track Diplomacy Multi-track diplomacy adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Diplomasi multi jalur merupakan sebuah cara konseptual untuk melihat proses penciptaan perdamaian dunia sebagai sebuah sistem yang hidup. Konsep diplomasi ini memandang beragam aktivitas yang saling berinterkoneksi, individu-individu, institusi, dan komunitas yang bekerja bersama-sama untuk sebuah tujuan yang sama, yakni terciptanya dunia yang damai Diamond dan McDonald, 2003.Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor diplomat dan non-diplomat dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas diplomat profesional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, namun merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian Mukti 2013, terdapat sembilan track dimana setiap track memiliki sumber daya, nilai nilai dan pendekatannya sendiri, namun ketika mereka ada dalam struktur lingkaran itu, elemen-elemen tersebut dapat bekerja dengan lebih kuat efeknya. Adapun sembilan track dalam multi-track diplomacy tersebut adalah sebagai berikut Track one atau pemerintah, atau juru damai melalui diplomasi, Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen menjadi aktor utama dalam diplomasi dan negosiasi jenis ini. Sebagai pembuat kebijakan, mereka membuka jalan bagi upaya-upaya two yaitu non-government atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-governmental untuk menganalisis, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan negara. Track three yaitu bisnis, atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Ini merupakan wilayah bisnis yang senyatanya, yang sangat potensial untuk mempengaruhi penciptaan perdamaian melalui pemanfaatan peluang-peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran-saluran komunikasi informal, dan dukungan dari kegiatan-kegiatan peacemaking lainnya. Track four yaitu warga negara biasa/swasta, atau penciptaan perdamaian melalui keterlibatan personal/individual. Ini termasuk berbagai macam cara yang digunakan individu untuk terlibat dalam aktivitas perdamaian dan pembangunan, melalui program pertukaran, organisasi sukarela, organisasi non-pemerintah, atau kelompok kepentingan khusus yang concern pada perdamaian. Track five yaitu penelitian, pelatihan dan pendidikan, atau penciptaan perdamaian melalui pembelajaran. Termasuk dalam aktivitas ini adalah kerja sama antar universitas, kerja sama pakar, pusat research khusus, program beasiswa dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan kerja sama program studi atau penelitian tentang multicultural, cross culture, dan studi perdamaian, dan beragam aktivitas pembelajaran lainnya. Track six yaitu kalangan aktifis, atau penciptaan perdamaian melalui advokasi publik. Aktivitas ini adalah pekerjaan yang dilakukan para aktivis dari berbagai bidang, antara lain aktivis HAM, lingkungan hidup, keadilan ekonomi, aktivis perlucutan senjata nuklir, misalnya, dan advokasi terhadap kelompok tertentu yang terkalahkan karena kebijakan pemerintah yang kurang adil, misalnya. Track seven yaitu agama, atau penciptaan perdamaian melalui keyakinan dalam aksi nyata. Ini merupakan pelaksanaan dari keyakinan dan aktivitas yang berorientasi perdamaian dari komunitas-komunitas spiritual atau agama, dan sepenuhnya adalah morally based movement atau gerakan moral. Track eight yaitu pendanaan, atau penciptaan perdamaian melalui pemberian sumber daya. Ini mengacu pada komunitas atau individu yang memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan amal dengan mensupport aktivitas di track-track yang lainnya. Track nine yaitu komunikasi dan media massa, atau penciptaan perdamaian melalui informasi. Ini adalah realitas dari aspirasi masyarakat; bagaimana opini publik diekspresikan oleh media publik, film, media cetak, TV, radio, sistem elektronik dan seni secara PustakaAshari, K. 2015. Kamus Hubungan Internasional. Bandung Nuansa 2013. Modern Diplomacy. New York Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Bandung Graha Mohammad. 2011. Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional. Bandung Simbiosa Rekatama L., dan McDonald, J. 2003. Multi-Track Diplomacy A System Approach to Peace. Connecticut Kumarian 2013. Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia. Yogyakarta The Phinisi Press.

tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan